E-participation Melalui Implementasi Program Pesan Singkat Penduduk (Pesduk)

Asep Hidayat, Engkus Engkus, Nanang Suparman, Fajar Tri Sakti, Irma Irmaniar

Abstract


Latar belakang penelitian ini tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang terkendala jarak dan waktu dalam menyampaikan aspirasi, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat secara elektronik yang selanjutnya disebut e-participation.  Melalui e-participation dalam bentuk pesan singkat penduduk (Pesduk) diharapkan dapat mengurangi atau meniadakan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi program Pesduk di Kota Cimahi, dan mengetahui apa yang menjadi masalah atau kendala dalam proses implementasi program kebijakan pesan penduduk.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif yaitu mendeskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses peristiwa.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi.  Data penunjang berupa dokumen resmi dan dokumen pendukung lainnya.  Hasil penelitian menunjukkan e-participation dalam bentuk program pesan singkat penduduk dapat mengurangi kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merespon kegiatan pembangunan berupa laporan, dukungan, saran, dan pertanyaan dalam berbagai hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.  


Keywords


kebijakan publik; e-participation; pesan singkat penduduk (pesduk)

References


Agustino, L. (2010) Dasar-dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan). Bandung, Alfabeta.

Cangara, H. (2009) Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Cutlip, S.M., Center, A.H. & Broom, G.M. (2013) Effective Public Relations. Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia.

Engkus, E. (2018) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT. LITIGASI. [Online] 18 (1), 2442–2272. Available from: doi:10.23969/litigasi.v18i1.284.

Fauzan, F.F. (2016) Implementasi Bantuan Program Siswa Miskin Dalam Upaya Pencapaian Target Belajar 9 Tahun (Studi Di Kabupaten Jombang). [Online]. Universitas Brawijaya. Available from: http://repository.ub.ac.id/7510.

Herlina, S., Sanjaya, G.Y. & Emilia, O. (2013) Pemanfaatan Fasilitas SMS Telepon Seluler Sebagai Media Promosi Kesehatan Ibu Hamil di Daerah Terpencil. In: Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (SESINDO). 2013 Bali. pp. 99–105.

Huntington, S.P. (1994) Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta, Rineka Cipta.

Huraerah, A. (2011) Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Humaniora.

Kota Cimahi (2017a) Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 489/Kep.-DISKOMINFOARPUS/201 Tentang Tim Pengelola Domain Website dan Email Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017.

Kota Cimahi (2017b) Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 490.05/Kep.3-DISKOMINFOARPUS/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

Kumorotomo, W. & Margono, S.A. (2009) Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Nugroho, R. (2004) Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Oetomo, B.S., Hartono, E., Wibowo, E. & Prakoso, S. (2006) Client Server dan Sistem Terdistribusi. Yogyakarta, Andi.

Rachmawati, T. (2017) Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. Bandung, FISIP UNPAR PRESS.

Ratminto & Winarsih, A.S. (2010) Manajemen Pelayanan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rauf, M. & Nasrun, M. (1993) Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta, Kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan PT. Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia (1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia (2008) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia (2009) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia (1999) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Suparman, N. (2017) Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Jurnal Borneo Administrator. [Online] 13 (1), 41. Available from: doi:10.24258/jba.v13i1.274.

Syafiie, I.K. (2011) Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, Refika Aditama.

Taliziduhu, N. (2009) Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta, Rineka Cipta.




DOI: https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.544

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Penelitian Komunikasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright © 2016 BPPKI Bandung